Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar rapat koordinasi pembahasan target Revolusi Data Kabupaten Bojonegoro bersama koordinator Dasa Wisma (Dawis) dari 28 Kecamatan se Kabupaten Bojonegoro, Rabu 21 Pebruari 2018 bertempat di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan tersebut seperti disampaikan oleh Kasi Tata Kelola dan Ekosistem E-Gov, Johan Pundhy Lestari, diantaranya dalam rangka evaluasi capaian pendataan pada aplikasi dawis yang telah dimulai sejak tahun 2017 sekaligus penyampaian program kerja dan target pendataan dasa wisma dan revolusi data di tahun 2018 dan langkah-langkah terbaik yang harus dilakukan untuk mencapai target tuntas di tahun 2018.

       Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P dalam arahannya menjelaskan terkait dengan kegiatan revolusi data merupakan salah satu kegiatan, program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu rencana aksi di dalam pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) yang wajib disyukuri terkait pelaksanaan OGP di tahun 2016 dan 2017 yang lalu telah jalan. Dari 15 daerah pada 16 negara Bojonegoro menjadi bagian pioneer OGP. Berikutnya di tahun 2018 dan kedepan sampai 2019 ternyata Bojonegoro masih terpilih dan diikutkan di dalam pelaksanaan OGP. Bahkan di tahun 2018-2019 akan ditambahkan lagi 15 daerah dari 15 negara untuk bergabung dalam OGP sehingga total pioneer sub national OGP ada sekitar 30 daerah dari 30 negara.

       Lebih lanjut Kusnandaka Tjatur juga menyampaikan, di tahun 2018 ini, pertemuan OGP akan diawali pada tanggal 17 Juli 2018 di negara Georgia. Pada akhir Desember 2017 ada pertemuan Asia Pasific Leader Forum dimana seluruh pimpinan Asia Pasific yang tergabung dalam OGP bertemu di Jakarta dan Pemkab Bojonegoro mendapat kehormatan untuk menjadi narasumber 2 sesi yang disampaikan oleh Bupati Bojonegoro DR. H. Suyoto, M.Si untuk menyampaikan peran keterbukaan dalam pengentasan kemiskinan dan peran keterbukaan pemerintahan dalam mendukung kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan forum yang dibuka oleh Wakil Presiden RI (Jusuf Kalla), Menteri BAPPENAS (Sumantri Brodjonegoro) memberikan apresiasi terkait dengan pelaksanaan OGP di Kabupaten Bojonegoro, bahkan salah satu yang mendapat perhatian adalah terkait dengan kegiatan Revolusi Data yang mana koordinator-koordinator dawis kecamatan di Bojonegoro terlibat di dalamnya.

       Hal yang menjadi perhatian dunia kepada Kabupaten Bojonegoro, seperti dikatakan oleh Kusnandaka Tjatur  ada 2 hal yaitu Revolusi Data dan Open Data Kontrak. Mengapa Open Data Kontrak menjadi perhatian dunia, karena dari kajian yang dilakukan secara nasional oleh KPK, BPK, Kementerian Keuangan dan BAPPENAS bahwa keterbukaan pemerintahan yang didukung dengan Open Data Kontrak menjadi salah satu item dalam rangka pencegahan korupsi dan memberikan suatu dampak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sisi yang lain jika berbicara tentang Revolusi Data, data itu ada dimana-mana tetapi begitu dicari tidak pernah ada dimana-mana, sulit dicari, apalagi jika ketemu datanya disandingkan antara satu dan lainnya pasti berbeda.

       “Terobosan revolusi data yang merupakan inisiasi PKK mendapatkan apresiasi dunia karena bisa menyajikan data secara realtime, namun data itu tidak akan tersedia jika inputingnya sudah tidak ada, ini yang menjadi persoalan kita semua. Seharusnya target inputing data itu harus tuntas tahun 2017”, terang Kusnandaka Tjatur. Namun dengan berbagai kendala yang ada hal tersebut belum bisa dituntaskan, oleh karena itu di tahun 2018 ini ada salah satu NGO yang akan membantu dalam pelaksanaan ketuntasan namun setelah digali secara mendalam tidak menyentuh inputing data, hanya lebih mengarah pada updating data, padahal persoalan di Kabupaten Bojonegoro masih pada taraf inputing data.

       Dengan latar belakang tersebut, maka rapat koordinasi dengan koordinator dawis kecamatan se Kabupaten Bojonegoro ini dilakukan untuk membedah, mereview hal-hal yang menjadi penghambat, sekaligus menentukan target. Kusnandaka Tjatur juga menyampaikan apresiasinya bagi kecamatan yang telah mencapai inputing 95% lebih. Jika melihat data sampai saat ini, yang mencapai diatas 70% sudah mencapai 16 Kecamatan, sedangkan lainnya dibawah 70%. Padahal data tersebut nilai kumulatifnya, nilai jumlah yang dijadikan pembagi sebagai prosentase itu adalah data kondisi penduduk Bojonegoro bulan pebruari 2017. Dengan kata lain, jika dari pebruari 2017 sampai saat ini pasti ada perubahan jumlah penduduk. Dengan demikian presentase di kecamatan Kasiman, Padangan, Ngasem, Bojonegoro, Kalitidu, Trucuk Margomulyo tentu ada perubahan-perubahan yang gapnya lebih besar lagi.

       Terkait rencana aksi Revolusi Data tahun 2018 yang telah dirumuskan draftnya dengan para pihak, Kusnandaka Tjatur menjelaskan ada dua item kegiatan. Yang pertama, bagi kecamatan/desa yang masih berada dibawah 75% fokusnya pada inputing data, sedangkan bagi desa/kecamatan yang sudah mencapai diatas 75% maka kegiatannya disamping inputing data adalah updating data. (Nuty/Dinkominfo)