Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) paparkan berbagai informasi menjelang suksesi kepemimpinan khususnya di Bojonegoro dan pada umumnya di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Dengan tema “Membangun Kebersamaan dalam Perbedaan (Menyongsong PILKADA Bojonegoro 2018)” narasumber memberikan pencerahan kepada peserta Dialog Interaktif di Pendopo Malowopati dan pendengar Malowopati FM, Jumat 23 Pebruari 2018.

       Dengan semboyan “Pilkada Damai, Cermin Bangsa Bermartabat”, Kusnan narasumber dari Bakesbangpol menyampaikan bahwa hal itu merupakan bagian dari kesholehan sosial yang selama bertahun-tahun ditanamkan oleh Bupati Bojonegoro DR. H. Suyoto, Msi dalam rangka membawa sebuah kebersamaan. Selanjutnya disampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 akan diselenggarakan Pemilukada di sejumlah 171 daerah yang tersebar di 17 Provinsi, 9 Kota, dan 113 Kabupaten di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi satu paket, dalam satu hari rakyat menentukan pilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Informasi tersebut menjadi penekanan narasumber karena selama ini banyak pertanyaan terkait hal itu, dan memang pelaksanaan dalam sehari tepatnya pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.

       Berikutnya Kusnan menyampaikan tentang Pemetaan dukungan Pemkab Bojonegoro dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Pertama aspek dukungan anggaran yang merupakan hibah kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, hibah lainnya termasuk kepada TNI dan POLRI terkait penganggaran untuk keamanan. Kedua, saat ini masih tahap pendaftaran pemilih dengan indikator bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih pada saat Pemilukada tahun 2018. Sebagai perbandingan, pada tahun 2012 partisipasi pemilih Bojonegoro yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilbup/wabup adalah sebesar 71%, sisanya tidak menggunakan hak pilihnya. Hal keempat adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN), didalamnya termasuk netralitas penyelenggara di tingkat pemerintah desa.

       Kusnan juga menyampaikan review pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2012/2017. Pertama, trend partisipasi pemilih ada peningkatan, tahun 2015 sebesar 70%, tahun 2017 sebesar 74,5%, dan pada tahun 2018 target partisipasi pemilih diharapkan sebesar 77%. Tahun 2015 Pemilukada ada pada 269 daerah dengan biaya/cost politik yang disediakan kurang lebih 7,1 trilyun rupiah untuk seluruh Indonesia. Proyeksi tahun 2018 yang ada pada 171 daerah yang melaksanakan pilkada perkiraan sebesar 11,4 trilyun rupiah.

       Terkait masalah isu, Kusnan menjelaskan yang pertama tentang maraknya penggunaan isu sara/black campaign dan kedua adalah intensitas konflik pasca pilkada adalah bagian yang harus diantisipasi bersama-sama. Untuk menciptakan pilkada yang bermartabat, penyelenggara pilkada Bojonegoro telah melakukan serangkaian kegiatan diantaranya minggu pertama bulan januari 2018 yaitu pendaftaran 4 pasang calon bupati/wakil bupati, kemudian dilakukan undian calon paslon dan telah diputuskan dan disosialisasikan urutannya kepada publik.

       Pelaksanaan pilkada juga tetap memiliki potensi konflik yaitu kekerasan dan intimidasi, kampanye diluar jadwal, money politics, penggunaan fasilitas negara, dan konflik horisontal. Hal yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah tentang kampanye yang masih belum terjadwal dengan baik oleh masing-masing pasangan calon. Upaya-upaya untuk mendorong pilkada yang damai juga telah dilakukan oleh KPU dan Panwaslu, diantaranya adalah Deklarasi Tolak Politik Uang dari Bawaslu dan Deklarasi Kampanye Damai dan Santun dari KPU. (Nuty/Dinkominfo)