Program siar unggulan Malowopati FM Ayo Mas Bro (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif) Edisi Selasa siang (26/03/2019) kali ini kedatangan narasumber spesial dari ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dengan tajuk ‘BPN Menyapa’ untuk mengupas tuntas program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), bersama Kepala Kantor Pertahanan (Lampri) dan Kasi Penataan (Rochim), Kasi Hubungan Hukum (Agus) serta Kasubsi Pemetaan (Suprapto). Masyarakat dapat bergabung secara live streaming dengan mengakses akun facebook ‘mitra malowopati’, dan streaming radio di ‘www.radiomalowopati.online’, dan juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp (WA) nomor 08113322958.

Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018.

“PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Program ini bersifat nasional, serentak di seluruh Indonesia,” terang Arvie, penyiar Ayo Mas Bro di awal siaran untuk memberikan gambaran tentang PTSL.

Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Bojonegoro berharap sosialisasi program PTSL secara on air di Malowopati FM, program itu dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat Bojonegoro. “PTSL dimulai sejak tahun 2017 yang mana menangani pendaftaran 26 ribu bidang, tahun 2018 sebanyak 65 ribu bidang dan tahun 2019 sebanyak 85 ribu bidang,” terang Lampri. Kepala Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang yang bergabung melalui sambungan WA menyampaikan untuk program PTSL di Desa Sambongrejo sudah siap semuanya untuk tahap pengukuran sebanyak 2.315 bidang dan masyarakat sangat antusias dan terbantu dengan adanya PTSL karena dengan sertifikat tanah yang dimiliki dapat membantu dalam hal permodalan usaha.

Lampri juga menyampaika bahwa BPN bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah membuat grand desain penyelesaian seluruh bidang-bidang tanah di Bojonegoro dengan target selesai sampai tahun 2021. “Itu komitmen kita kepada Ibu Bupati Bojonegoro. Tahun 2019 ini sudah mencapai 85 ribu bidang, sedangkan rencana tahun 2020 sebanyak 150 ribu bidang dan sampai 2021 tinggal tersisa 30% dan akan tuntas,” tegas Lampri. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program PTSL di Bojonegoro ini adalah kekurangan SDM dan perlunya dukungan dari Pemkab Bojonegoro. Tujuan dari PTSL agar terhindar dari tumpang tindih sertifikat, menghilangkan sengketa, dan meningkatkan perekonomian di Bojonegoro. PTSL ini memang berbeda dengan PRONA. PRONA secara sporadik, kalau PTSL semua bidang-bidang tanah di desa diukur.

Lebih lanjut Lampri menjelaskan strategi yang diterapkan Kantor Pertanahan Bojonegoro, yang pertama BPN memiliki desa-desa binaan yang harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan PTSL tahun akan datang. Kedua, pencanangan Gerakan Pemasangan Tanda Batas bersama Pemkab Bojonegoro, ketiga melibatkan partisipasi aktif masyarakat (RT, RW, Babin kamtibmas, dan seluruh forpimcam). Kades Sitiaji Kecamatan Sukosewu juga menyampaikan melalui sambungan WA bahwa tahun 2018 sudah selesai PTSL dan tersalurkan kurang lebih 1.665 sertifikat. Masyarakat menerima manfaat yang besar terutama terkait terselesaikannya banyak permasalahan sengketa kepemilikan dan batas. Dan hal tersebut juga memberikan penguatan permodalan masyarakat.

Sementara itu Kasi Hubungan Hukum, Agus menyampaikan harapan agar program PTSL dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang ada di lokasi PTSL. Disamping legalisasi aset dengan penerbitan sertifikat, diharapkan BPN dapat bekerjasama dengan pihak perbankan dimana masyarakat peserta PTSL dapat diberikan kredit dengan bunga yang sangat ringan dengan agunan sertifikat. Program PTSL menjadikan Kantor Pertanahan Bojonegoro sebagai kantor percontohan di tingkat provinsi maupun nasional dan meraih predikat tercepat dan terbaik nasional tahun 2018. Semua kegiatan rutin maupun PTSL, sudah memakai teknologi komputerisasi dan progres kinerja dievaluasi setiap hari oleh sistem komputerisasi. (Nuty/Dinkominfo)