Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui BAPPEDA menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019. Rakor bertema "Pemantauan dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" tersebut digelar Rabu (30/10/2019) di Partnership room, lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro. Rakor dimaksud diikuti oleh perwakilan semua OPD Pemkab Bojonegoro.

Dwi Setyorini Kabid Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan BAPPEDA menyampaikan, rakor ini yang kedua setelah pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi/monev) yang pernah dilaksanakan semester I untuk evaluasi TPB yang pertama tahun 2018. “Saat ini kami melakukan pemantauan kedua terkait dengan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. Sejak 2018, seluruh indikator kinerja untuk TPB sudah terisi. Kami harapkan nanti ini akan berkelanjutan kita evaluasi untuk tahun 2019 semester I dan untuk kegiatan di akhir 2019 agar diisi pada januari 2020”, terangnya.

Lebih lanjut Dwi Setyorini dalam paparannya menjelaskan bahwa telah disepakati kembali komitmen global untuk pencapaian dunia yang lebih maju bersama-sama dengan SDGs. Saat itu disepakati 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. SDGs diharapkan lebih banyak menekankan pada hak asasi manusia terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan dan satu konsep, inklusif dengan tidak meninggalkan siapapun dengan 1 target zero goal artinya tidak ada yang boleh ketinggalan, semua tuntas, kemiskinan harusnya nol.

“Pencapaian SDGs Indonesia dan Bojonegoro Tahun 2015 sebagai gambaran awal titik nol Bojonegoro melekat d SDGs. Dari 34 indikator, 29 tercapai, sementara ada 5 PR yang belum tercapai di 2015 yaitu Penduduk Miskin, saat itu tercapai 15,71 sedangkan saat ini 13,16 dan tahun 2030 harusnya nol. Kedua kontribusi untuk gender, terkait Angka Kematian Ibu, dan dari sektor kesehatan terkait prevalensi TBC. Kita harapkan dengan SDGs ini semua tuntas”, harapnya.

Pemerintah pusat tahun 2017 menguatkan pelaksanaan SDGs ini dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mencapai tujuan bersama dengan menyusun rencana aksi daerah yang melibatkan seluruh organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak lain. Dari sini tanggung jawabnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Daerah juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan tujuan, target dan indikator TPB kedalam RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.

“Kita sudah pernah sinkronisasi bagaimana mengintegrasikan SDGs ketika Bapak/Ibu dulu menyusun Renstra OPD. Dari 17 goals, 169 target dan 241 indikator pada SDGs, terbagi dalam 4 pilar yaitu Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum, dan Tata Kelola. Misi di RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 sudah kita mapping, kita breakdown, semua sudah mendukung untuk goals di SDGs”, imbuhnya.

Saat ini BAPPEDA tengah memproses penyusunan 2 produk hukum kabupaten terkait TPB. Pertama, draft SK Tim Koordinasi untuk TPB yang dibagi dalam 4 pokja disesuaikan 4 pilar pembangunan yang nantinya akan dikoordinasikan oleh masing-masing bidang di BAPPEDA. Kedua, penyusunan rencana aksi daerah untuk TPB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023 yang sudah disesuaikan dengan RPJMD Kab Bojonegoro 2018-2023.

“RPJMD telah di brakedown menjadi 178 indikator TPB di renaksi daerah. Selanjutnya kita akan mengundang ormas, perguruan tinggi, filantropi dan NGO untuk dapatnya membantu kita dalam pencapaian program kegiatan sehingga kita lebih cepat mencapai indikator TPB tersebut. Nantinya kami butuh bantuan Bapak/Ibu untuk memantau dan mengevaluasi apakah target tersebut sudah tercapai atau belum, termasuk dalam penganggarannya”, sambungnya.

“Untuk pemantauan, Pemkab Bojonegoro telah memiliki sistem pemantauan melalui aplikasi SITUAN (Sistem Informasi TPB Kab Bojonegoro) yang bisa diakses dengan alamat http://situan.bojonegorokab.go.id. Dalam aplikasi tersebut sudah terisi untuk capaian tahun 2018 dan indikator semester I tahun 2019. Disini kita hanya memantau indikator capaian SDGs, kami belum memasukkan untuk kegiatan. Saat ini kami, melalui form yang kita bagikan memerlukan output dari kegiatan yang nantinya juga masuk dalam pemantauan di aplikasi”, ungkapnya. (Nuty/Dinkominfo)