Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro selenggarakan rapat koordinasi terkait tindak lanjut Focus Discussion Group (FGD) yang digelar di Smart Technology Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander minggu lalu. Rapat persiapan audiensi dengan Amazon Web Services (AWS) yang digelar di sinergy room, Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 6, Senin (20/01/2020) tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda. Rapat diikuti oleh Asisten Pemerintahan serta pejabat eselon dari Staf Ahli Setda, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BAPPEDA, BKPP, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Perinaker), Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Bagian Perlengkapan Setda, dan ketua Dewan TIK.

Asisten Administrasi Umum, Yayan Rohman AP, MM dalam pembukanya menyampaikan bahwa  tim dari AWS akan hadir ke Pemkab Bojonegoro pada tanggal 27 Januari 2020 dan tentunya harus dipersiapkan hal-hal yang menjadi prioritas Ibu Bupati Bojonegoro. “Terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana gedung agar tanggal 26 Januari 2020 sudah harus clear. Yang akan digunakan adalah lantai 1 sehingga harus sudah siap meja dan kursi untuk pelatihan”.

Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P melaporkan bahwa pada surat tertanggal 7 Januari 2020 lalu dari AWS yang pada intinya akan melakukan audiensi kepada Ibu Bupati yang ditetapkan tanggal 27 Januari 2020. “Dalam audiensi ini pada dasarnya adalah menjajaki kesiapan Kabupaten Bojoenegoro dalam pengembangan, peningkatan kapasitas SDM di era 4.0. Pada dasarnya tanggal 27 Januari nanti baru tahap survey yang dikemas dalam bentuk workshop. Jika diperkenankan agar survey tersebut tepat sasaran yang sama dengan pelatihan maka tempat workshop sekaligus survey tersebut di Smart Technology Building. Mungkin nanti kita sediakan di lantai I sebelah barat”.

Hal berikutnya, Kusnandaka menyampaikan bahwa untuk pesertanya adalah OPD yang diundang rapat hari ini agar hadir dalam pelaksanaan workshop, karena selintas informasi yang telah diterima, di pelaksanaan workshop dari AWS akan memaparkan dan menggali beberapa hal. Yang pertama adalah siapakah sasaran dari pelatihan-pelatihan itu dan dari OPD-OPD yang diundang memiliki jajaran stakeholder sampai tingkat bawah di masyarakat. “Dari budpar memiliki Kange Yune, Kelompok Budaya. Dari Dinas Perdagangan memiliki para pelaku usaha perdagangan dan OPD lainnya yang memiliki hal yang sama”, jelasnya.

 Penopang utama dari sasaran ini, dari pemahaman awal adalah dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perinaker. Sasaran lingkup pendidikan adalah siswa SD dan SMP untuk tingkat kabupaten, dan tingkat siswa SLTA sederajat dari lingkup cabang dinas pendidikan provinsi dan Kemenag. Itu adalah sasaran-sasaran utama yang masuk dalam pelatihan nantinya. Sekaligus para guru juga menjadi sasaran pelatihan. “Oleh karena itu pada kesempatan workshop nanti harapan kami dari masing-masing potensi sasaran sudah memiliki data. Hari ini kami harapkan dari Dinas Pendidikan dan Perinaker telah mempersiapkan data detailnya. Mengingat pendaftaran online yang dishare oleh Ibu Bupati melalui Instagram Beliau dan beberapa media sosial lainnya namun dari pengamatan, yang masuk belum seberapa. Sehingga jika pelatihan harus berjalan mulai Pebruari 2020 maka sasaran pasti harus kita tentukan terlebih dahulu sehingga trigger untuk kegiatan awal ini sudah terlihat aktivitasnya”, tandas Kusnandaka.

Lebih lanjut Kusnandaka menyampaikan untuk mekanisme, metode, cara pelaksanaan, termasuk teknisnya, pihak Dinas Kominfo belum mendapat informasi detail dari AWS. AWS akan menjelaskan pada tanggal 27 Januari 2020. “Terkait rencana workshop tersebut, minimal target saat ini yang akan dilaporkan kepada Ibu Bupati adalah siapa yang diundang, siapa dan berapa sasarannya. Yang tidak kalah pentingnya, siapakah penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini, dimohon ada kejelasan dan pengkerucutan sesuai dengan tusi yang melekat di OPD terkait. Selain itu harus ditegaskan siapa yang menjadi penanggung jawab dukungan logistiknya yang mana hal ini harus sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang telah direncanakan OPD terkait sesuai DPA masing-masing. Dan terkait penyediaan jaringan internet, baru bisa pertengahan pebruari mengingat lokasinya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu”, ungkapnya.

Sementara itu menurut Kusnandaka, sesuai identifikasi, untuk pelatihan bagi PNS terbagi menjadi pelatihan yang telah terprogramkan oleh BKPP dan terprogramkan masing-masing OPD. Semua pelatihan tempatnya di Smart Technology Building. “Masing-masing pelatihan untuk materinya agar ditambahkan materi tentang IT yang nanti narasumbernya dari AWS. Kemudian pelatihan untuk masyarakat umum oleh Dinas Perinaker juga ditambahkan materi IT. Kami dari Dinas Kominfo sebagai penunjang sarana prasarana khususnya di bidang IT”, tambahnya. (Nuty/Dinkominfo)