Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, Kamis (09/04/2020) bertempat di ruang Angling Darmo Pemkab Bojonegoro yang dipublikasikan secara online melalui channel Youtube Pemkab Bojonegoro dan terhubung dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur melalui video conference.

Musrenbangkab dibuka langsung oleh Ibu Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah, dihadiri oleh Forkompimda (Wakil Bupati, Kajari, Kapolres, Dandim 0813, Ketua DPRD, Kepala Bakorwil II Bojonegoro), Ibu Sekretaris Daerah, Asisten I, II, III Setda, Staf Ahli Bupati, beberapa kepala OPD, beberapa Camat, NGO IDFoS, NGO Ademos, Ormas Perempuan, Ketua Dewan TIK. Sedangkan kepala OPD dan Camat lainnya mengikuti secara online melalui youtube.

Kepala BAPPEDA Bojonegoro, Drs. Ec. M.Anwar Mukhtadlo, MSi, dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang RKPD pada hakekatnya merupakan forum dalam upaya menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memadukan langkah-langkah konkrit dalam mengatasi problema yang terjadi di masyarakat baik yang berskala daerah, provinsi maupun nasional melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.

“Musrenbang RKPD 2021 kali ini pada dasarnya merupakan rangkaian Musrenbang desa/kelurahan (Januari 2020), Musrenbang kecamatan (24 Pebruari-11 Maret 2020), sinkronisasi usulan kegiatan prioritas hasil usulan kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD dan rumusan rancangan renja perangkat daerah (pra musrenbang 24 Maret 2020). Terkait poin terakhir yang telah disepakati dalam forum OPD dalam forum Musrenbang RKPD hari ini akan dilakukan penajaman lagi sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD yang dibahas lebih lanjut bersama TAPD Kab. Bojonegoro”, terang Anwar Mukhtadlo.

Lebih lanjut Anwar Mukhtadlo menjelaskan Rancangan RKPD yang mana tahun 2021 sebagai gambaran kemampuan anggaran tahun 2021. Diperkirakan untuk pendapatan 4, 514.448 triliun rupiah, dengan PAD 558,960 milyar (13,09%), dengan dana perimbangan sebesar 3,284.667 triliun rupiah (72,76%) dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 638,821 milyar rupiah (14,15%). Belanja Tidak Langsung 2021 sebesar 2,615 triliun terdiri atas belanja gaji, hibah kepada PPM (75 milyar), BPNT Daerah (33 milyar), BKD jalan poros antar desa (500 milyar), ADD (288 milyar), DD (367 milyar) serta Belanja Langsung untuk menunjang 16 prioritas tahun 2021.

Tema pembangunan Tahun 2021 adalah “Peningkatan Infrastruktur Dan Kualitas SDM Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Lintas Desa”. Dan untuk fokus prioritasnya adalah (1) Penuntasan pembangunan jalan cor kabupaten, (2) Pembangunan jembatan penghubung di jalan yang sudah dicor/rigid, (3) Lanjutan pembangunan jembatan Kanor-Rengel, (4) Lanjutan pembangunan jalan nasional Bojonegoro-Babat, (5) Peningkatan jalan poros antar desa, (6) Pengaspalan/Overlay jalan cor yang dibangun tahun 2017& 2018, (7) pembangunan Fly Over jalan HOS Cokroaminoto, (8) Lanjutan pembangunan saluran kota, (9) Pembangunan wisata religi, (10) Pembangunan Rumah Sakit wilayah selatan, (11) Integrasi pelayanan kesehatan dengan BPJS sebagai Kabupaten UHC, (12) Program Petani Mandiri dan KPP, (13) Revitalisasi pasar Kota dan Banjarjo 2, (14) Beasiswa Scientist, (15) Program Satu Desa Dua Sarjana, serta (16) BPNT Daerah.

Sementara itu Bupati Bojonegoro, Ibu Anna Mu’awanah dalam sambutan arahannya mengungkapkan bahwa saat ini situasi kurang baik untuk di internasional. Sekarang ini merupakan masa yang sangat memprihatinkan yang sangat luar biasa karena seluruh negara di dunia merasakan dampak dengan adanya virus Corona  (Covid-19). “Pemkab telah mematangkan dengan TAPD, dan dari apa yang disampaikan oleh Bappeda, kami mempunyai stressing yaitu menahan warga desil 2 dan desil 3. Kita harus langsung kepada warga yang direct program. Misalnya program Aladin (alas dan dinding) minta ditambahkan, MCK setempat ditambahkan, air bersih ditambahkan. Kemudian santunan-santunan dan beasiswa-beasiswa tetap dijalankan. Bersama TAPD akan melakukan penyisiran lagi, jangan sampai terjadi pemiskinan yang terstruktur karena kita tidak membuat kebijakan yang baik”, terang Bu Anna.

“Maka ini sekaligus inline dengan rancangan perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Semula 35 ribu kawasan pertanian itu kurang. Kami tidak bisa mengandalkan migas terus-terusan, maka kami tetap, sumberdaya air untuk Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan kita pertahankan bahkan kita menaikkan. Maka lahan pertanian kami tambah dan lahan pertanian berkelanjutan kami pertahankan dan maksimalkan. Ini justru untuk meningkatkan PDRD daerah. Jika PDRB daerah maksimal maka ketahanan akan kuat, sehingga program-program pertanian, peternakan, perikanan tetap kami laksanakan”, lanjut Bu Beliau.

Lebih lanjut Beliau menyatakan, Pemkab mendorong dan mempertahankan kebijakan yang padat karya. Tahun 2021 akan dituntaskan, termasuk akan diselesaikan beberapa 124 km jalan. Dengan padat karya, unemployeement bisa dikurangi, termasuk akan banyak faktor-faktor yang bisa ditopang  untuk pelaksanaan padat karya. Kebijakan kesehatan tetap dipertahankan, tetapi kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya copy paste akan dihilangkan. Khusus untuk rehabilitasi sarana pendidikan (SDN dan SMPN), Dinas Pendidikan sudah ditugaskan untuk mengidentifikasi awal, sesuai daftar kebutuhan supaya efisien. “Jadi temanya adalah penghematan, kita refocusing anggaran untuk menahan warga desil 2 dan 3, pemberdayaan masyarakat padat karya, dan menumbuhkembangkan SDM berbasis informasi teknologi tetap kita laksanakan”, pungkas Bu Anna. (Nuty/Dinkominfo)