Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro mengadakan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi Open Dashboard Kecamatan, Kamis (10/12/2020) bertempat di ruang pelatihan Gedung Pusat Informasi Publik (PIP), Jl. AKBP M. Suroko No. 11 yang diikuti operator 28 kecamatan se Kab. Bojonegoro. Bimtek ini merupakan salah satu upaya untuk mengejar target penerapan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bojonegoro, yang mana Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah telah mentargetkan untuk program Big Data Kab. Bojonegoro harus telah berjalan pada d awal tahun 2021.

Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P di awal pengarahannya menuturkan bahwa kegiatan  ini merupakan rangkaian pelatihan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) telah dilaksanakan pada bulan September lalu. Namun selama ini masih ada pertanyaan-pertanyaan untuk apakah aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).

Kusnandaka menyampaikan hal tersebut terkait erat dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di mekanisme Satu Data Indonesia ini kedepannya sudah muncul nomenklatur jenis-jenis data, termasuk satuannya dari masing-masing Kementerian, kebijakan sifatnya top-down. Namun hingga akhir tahun 2020 ternyata belum terlaksana. Sisi yang lain mulai tahun 2019 Ibu Bupati Bojonegoro dengan salah satu programnya Green and Smart City, di dalamnya adalah bagaimana pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan.

“Tahun 2019 kita mengawali itu dengan SID tetapi kendalanya adalah terkait data dasar kependudukan  yang sampai saat ini ternyata tidak ada solusinya, data kependudukan hanya bisa diambil per item tidak bisa keseluruhan. Oleh karena Dinas Kominfo mengolah data dari berbagai sumber sah seperti data KPU, data Pilkades, data penerima bantuan yang kemudian dibersihkan dan diverifikasikan ke Dinas Dukcapil dan akhirnya tercapai sekitar 1,1 juta data penduduk yang kemudian diintegrasikan ke aplikasi SID untuk pelatihan bulan September lalu.

Lebih lanjut Kusnandaka menuturkan, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak sekali sasaran-sasaran penerima bantuan sosial yang didasarkan pada data kependudukan by name by address. Hal ini sesuai arahan Ibu Bupati mendorong Dinas Kominfo untuk mengembangkan aplikasi SiBantu. Karena yang mendapatkan bantuan dari DD ataupun Dinas Sosial tidak boleh dobel. Aplikasi ini membantu untuk verifikasi dan transparansi penerima bantuan. Aplikasi ini berjalan berdasarkan data kependudukan yang telah diintegrasikan ke SID.

“Ini adalah salah satu impelementasi yang membuktikan bahwa data kependudukan sangat-sangat penting untuk kita lakukan update dan upgrade. Di sisi lain hasil verifikasi data SID dengan laporan data Dinas Dukcapil mendorong kami untuk terus meminta umpan balik ke pihak kecamatan agar data terus diupdate”, terangnya.

Kusnandaka menandaskan, dengan gambaran itu kedepannya kemanfaatan SID sangat-sangat besar, dan di awal memang kerja berat untuk input dan update data dasar. Tetapi jika hal ini sudah berjalan di tingkat desa manakala terjadi LAMPID (lahir mati pindah), dan itu dilakukan updating data maka data yang ada di desa (SID) akan lebih lengkap. Sehingga pelaporan-pelaporan LAMPID akan terlaksana dari desa sampai kecamatan secara sistem melalui Open Dashboard Kecamatan. Kedepan kami berharap SID menjadi layanan publik kepada masyarakat, karena surat menyurat sudah tersedia di SID. Termasuk verifikasi dan cetak data pemilih (DP4). “Kedepan maka dari operator kecamatan bisa melihat perkembangan masing-masing desa di tiap kecamatan”, imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Layanan E-Government Helmy Ali Fikri menyampaikan bahwa Open Dashboard Kecamatan merupakan integrasi dari SID dimana masing-masing kecamatan bisa memantau progress masing-masing desa. Helmi juga meminta kepada pihak kecamatan untuk mendukung progress pendaftaran doman desa.id yang mana harus tuntas 419 desa di tahun 2020 ini. Jika data diupdate dengan baik, pihak kecamatan dapat mengakses data-data terkait kependudukan dan surat-menyurat dimanapun berada secara online, paperless.

Helmi juga meminta dengan bimtek ini diharapkan operator kecamatan telah mengudate sebagian besar data yang ada di dashboard aplikasi seperti pada menu Peta, Profil, Data Umum, dan Struktur Organisasi, karena akan dievaluasi progressnya oleh Ibu Bupati Bojonegoro. Dari pemantauan di masing-masing dashboard kecamatan melalui laman https://sid.bojonegorokab.go.id, para operator kecamatan cukup aktif mengupdate data-data tersebut.