Pemerintah Kebijakan (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) dalam rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan menyelenggarakan Focus Discussion Group (FGD) Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon, Senin (29/03/2021) bertempat di Creative Room Gedung Pemkab lantai 6. FGD dipimpin Ibu Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah secara virtual zoom dan diikuti oleh Ibu Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPS, ADM Perhutani Padangan, dan para Kepala OPD.

Kepala BAPPEDA, M. Anwar Mukhtadlo menyampaikan, dengan potensi kekayaan SDA yang dimiliki serta efek eksternalitas pembangunan dan industrialisasi yang berkembang di Bojonegoro saat ini maka Pemkab berinisiasi menata kembali perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan paradigma baru melalui  implementasi ekonomi hijau dalam mendukung  pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

Ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Implementasi hijau tentu tidak mudah dilakukan maka perlu persiapan regulasi pendukung serta pemahaman pelaku ekonomi.

“Maka dalam rangka mendapatkan gambaran desain/roadmap implementasi ekonomi hijau, diselenggarakan FGD yang bertujuan untuk mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Ibu Bupati Anna Mu’awanah dalam arahannya menegaskan agar tetap melakukan protokol kesehatan sehingga bisa melewati rasa sulit ini. Dalam menumbuhkan tema dari ekonomi hijau BPS pusat memberikan masukan berharga terkait model penyiapan Bojonegoro menuju ekonomi hijau. “Bojonegoro secara teritorial kehutanan banyak potensi pertanian, perkebunan, selain itu ada produksi migas terbesar nasional sehingga menuju ekonomi hijau harus belajar dari kabupaten/kota/provinsi lain. Agar direncanakan dengan baik karena Bojonegoro mensupport 30% migas nasional, maka tidak ingin membuat kesalahan tempo lalu. Jadi harus ada kesiapan Bojonegoro kedepan di RPJMD,” tutur Beliau.

Lebih lanjut Ibu Bupati Anna menyampaikan, pada masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi Bojonegoro selalu diatas rata-rata pertumbuhan nasional maupun provinsi. Tahun 2019 sebesar 6,34 % (dengan migas), 5,29 % (non migas). Artinya tidak terlalu mencolok dengan migas (6,34 – 5,29). Tahun 2020 dimana seluruh dunia mengalami tekanan pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro terkontraksi 04% dengan migas dan 1,09% dengan migas. Angka ini terbaik nomor 2 tingkat Provinsi Jatim untuk PDRB tahun 2020 sesuai data BPS, sebesar 70,2 triliun rupiah.

Peringkat kedua adalah sektor pertanian yang mensupport 14%. “Kami berharap pertumbuhan ekonomi lebih inklusif artinya bisa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2020 angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 12,87%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik mampu menjadi pendorong turunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta naiknya indeks kesejahteraan sosial. Kita tidak bisa terus mengandalkan sektor migas karena sumber migas akan habis karena sumber tidak terbarukan. Kita harus bisa memanfaatkan dukungan migas secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan konservasi lingkungan,” lanjut Beliau.

Pemkab dengan DPRD Bojonegoro telah menyepakati perubahan Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang (RTRW) 2011-2031. Salah satu perubahan substansi adalah penyesuaian peruntukan kawasan industri dan kawasan pertanian. Rencana kami akan menetapkan LP2B sebesar 43 ribu hektar. Kedepan Bojonegoro akan membangun beberapa program destinasi nasional seperti adanya jalan tol, waduk gongseng yang telah selesai pengerjaannya. Untuk bendung gerak Karangnongko pada tahun 2021 masih dalam studi amdal terkait dampak sosial ekonomi setelah pembebasan lahan.

Sementara itu terkait Ekonomi Hijau dalam paparan Ir. Medrilzam, MPE, Ph.D. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjelaskan Pembangunan Rendah Karbon menjadi Platform untuk Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Economy). Kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan pencapaian ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon yaitu pembangunan energy berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industry hijau, rendah karbon pesisir dan laut sedangkan ketahanan iklim yaitu perlindungan kerentanan pesisir dan kelautan, perlindungan ketahanan air, perlindungan ketahanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat. (Nuty/Kominfo)