Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)/ SDGs (Sustainable Development Goals) dengan mengadopsi sebagian besar target dan indikator SDG’s dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Komitmen kuat tersebut sejak beberapa tahun yang lalu selalu mendapat dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), karena SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.

Sebagai bentuk dukungan yang berkelanjutan, OMS IDFoS (Institute Development of Society) Indonesia menyelenggarakan Seminar Umum bertajuk “Menakar meKontribusi OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) dalam Pencapaian SDGs Menuju Pemerintahan yang Berkualitas dan Demokratis”, Senin siang (23/12/2019) bertempat di ruang pertemuan Hotel Aston Bojonegoro. Seminar umum tersebut diikuti oleh berbagai elemen diantaranya OPD dari Pemkab Bojonegoro (Dinas Kominfo, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lainnya), unsur CSO/OMS, perguruan tinggi, media, dan sektor swasta.

Narasumber dari Migrant Care Jember, Teguh Karyanto menjelaskan bahwa makna hakiki kemitraan (partnership) untuk pembangunan berkelanjutan meliputi 3 hal yaitu tujuan bersama (membangun bersama ide, tujuan, kegiatan), Berbagi sumber daya (gotong royong), serta menanggung resiko bersama dan mencari solusi bersama. Strategi percepatan pencapaian yang dapat dilakukan mencakup adaptif regulasi, akomodatif aspirasi, sensitif situasi dan sinergi antar lini.

Teguh juga menyebutkan beberapa contoh indikator dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) Pemkab Bojonegoro yang identik/sama dengan indikator TPB/SDGs beserta angka capaiannya di tahun 2018 diantaranya persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (13,16), Persentase penurunan PMKS (0,65%), PMKS yang memperoleh Bansos (7%), Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (99,41), Cakupan Desa/Kelurahan UCI (100%), Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas (99,93%), Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (9), Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (9,78), Kepesertaan ber-KB (79,03).

Lebih lanjut disampaikan, yang telah dilaksanakan Pemkab Bojonegoro adalah penyusunan draft SK Tim Koordinasi TPB/SDGs Kabupaten Bojonegoro dengan 4 pokja disesuaikan dengan 4 pilar pembangunan (Sosial, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Hukum/Tata Kelola dengan koordinasi masing-masing bidang di Bappeda yang masing-masing menangani 4 pilar tersebut.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TBP Kab Bojonegoro 2019-2023 disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, terdiri dari 5 Bab yaitu Pendahuluan, Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs, Pemantauanm Evaluasi dan Pelaporan, dan Penutup serta Lampiran (Indikator dan Program Kegiatan). “Indikator TPB/SDGs yang ada di RAD sudah dipenuhi sebanyak 118 indikator baik indikator yang sama maupun identik. Rencana bulan Januari 2020 mengundang Ormas, PT, Filantropi dan NGO terkait program/kegiatan yang ditangani dan mendukung goals, target dan indikator TPB/SDGs,” ungkap Sugeng.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDG’s (Sustainable Development Goals) berisi 17 Tujuan, 169 Target dan 230 indikator yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2030. (Nuty/Dinkominfo)