Komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya dengan mengikutsertakan warga miskin dan pekerja rentan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sejak 2024. Hingga kini, telah ada 153 ribu warga miskin dan pekerja rentan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 

Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat apel pagi Rabu (7/5/2025). Dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, warga yang telah terdaftar mendapat santunan kematian sebesar Rp 42 juta. 

Menurut Wakil Bupati, berkaitan dengan santunan duka, Bupati Setyo Wahono telah melakukan hearing dengan DPRD Bojonegoro. Santunan duka tidak dapat ditempatkan di Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD karena sifatnya tidak mendesak dan darurat sehingga tidak tepat jika ditempatkan di BTT. Selain itu juga masih ada catatan audit dari Inspektorat tahun 2025. 

Sebagai perbandingan juga, lanjut Wabup, di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar, alokasi anggaran santunan duka diberikan kepada warga yang terimbas kebencanaan.

"Sesuai Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka 2024 Pemkab menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat yang masuk saat ini untuk 54 ribu KK kategori miskin dan pekerja rentan. Seperti ketua RT/RW, marbot, takmir, guru PAUD dan lainnya. Sehingga yang didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekitar 153 ribu warga yang dibayarkan pemkab mulai 2024," jelasnya. 

Lebih lanjut, Wabup Nurul Azizah menjelaskan, terkait desakan mencairkan dana santunan duka, Pemkab tetap berusaha untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan Negeri, DPRD, hingga ke Kemendagri. Sebab, pengalokasian anggaran harus ada landasan hukum. 

"Pemkab membuka seluas-luasnya ruang aduan, kritik dan saran. Seperti tiap Rabu ada Ngobrol Bareng Pak Bupati (NGOPI), juga setiap tanggal 17 ada dialog interaktif di Pemkab. Dan juga ada saluran melalui WA," ujarnya. [cs/nn/ans]