Upaya optimalisasi implementasi Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro utamanya dalam mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yaitu Green and Smart City. Dalam rangka hal tersebut, Pemkab Bojonegoro menggelar kegiatan Akselerasi Implementasi Smart City dan SPBE dengan narasumber Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Semuel Abrijani Pangerepan B.Sc, Rabu (26/02/2020) bertempat di ruang Angling Darmo Pemkab. Kegiatan dihadiri oleh Ibu Bupati Bojonegoro, Bapak Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Staf Ahli Setda, para Asisten Setda serta diikuti semua kepala OPD, Kabag Setda, Camat, perwakilan Polres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, serta Ketua Dewan TIK Bojonegoro. Selain itu hadir pula dua orang pendamping program Smart City Bojonegoro dari Kemenkominfo (Dr. Hasyim Gautama dan Hari Kusdaryanto).

Ibu Bupati Bojonegoro, DR Hj. Anna Muawanah dalam arahannya menekankan bahwa salah satu syarat pencapaian akselerasi data, mau tidak mau, siap tidak siap maka SPBE harus tetap dibangun dan dipersiapkan. “Jika sarana dan prasarana saja yang kita siapkan, sedangkan SDM tidak siap termasuk masyarakatnya tidak aware terhadap kebijakan itu, maka apa yang menjadi cita-cita bersama yaitu penerapan SPBE tidak akan mencapai angka yang maksimal. Tiga komponen yang meliputi sarana prasarana, masyarakat, SDM adalah satu kesatuan yang harus siap. Dengan kehadiran Bapak, kami harapkan untuk terus mendorong pencapaian pelaporan, kinerja, output berbasis data sesuai Perpres Satu Data, kita juga melaksanakan taktis-taktis sesuai target pencapaian”, terang Beliau.

Menurut Ibu Anna Muawanah, pencapaian indeks SPBE yang masih dibawah angka 4,31 untuk target tahun 2023, menurut Beliau juga sudah mencapai target yang maksimal karena secara geografis Bojonegoro tertinggal dalam hal akses sarana transportasi. Bojonegoro jauh dari bandara, jauh dari sarana transportasi laut. “Tapi kita terus tidak boleh pesimis. Sejak 2018 sampai hari ini, Bojonegoro adalah penghasil migas terbesar di Indonesia. Ini semua tentunya harus kita antisipasi, jika di saat nanti migas sudah tidak ada lagi di bumi Angling Darmo ini”, ungkap Beliau.

Lebih lanjut Beliau mengungkapkan terkait peningkatan SDM, Pemkab akan bekerjasama dengan Amazon Web Services (AWS), yang mana per maret akan dilaksanakan pelatihan beberapa kelas. “Ini semua kami harapkan untuk terus mendorong terhadap akses ekonomi, akses kebudayaan yang ada di Bojonegoro. Kami berharap mendapat benefit dengan kehadiran Bapak disini bisa membawa motivasi, spirit dan dorongan kita untuk membangun dan mendorong terhadap program pemerintah pusat menuju satu basis data atau big data”, pungkas Beliau.

Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro mentargetkan 3 Quick Win yaitu Dashboard Data Statistik, Aplikasi Pinarak (Pusat Informasi Rakyat), dan Sistem Informasi Desa dan Kecamatan. Kusnandaka menjelaskan untuk roadmap tahun 2020 untuk Smart Government (4 capaian), Smart Economy (5 capaian), Smart Environment (2 capaian), Smart Branding (2 capaian), Smart Living (2 capaian), dan Smart Society (5 capaian).

Kusnandaka juga menjelaskan langkah penyelesaian yang akan ditempuh terhadap kendala yang ada. Antara lain dengan (1) peningkatan SDM TIK melalui pelatihan, workshop, diklat dan memanfaatkan SDM pemuda ahli TIK untuk mensuport; (2) bekerja sama dengan pihak ke-3 untuk mensuport jaringan internet sampai pelosok tingkat desa; (3) ketersediaan data dengan mewajibkan OPD untuk memberikan data dan informasi dan update serta sinkronisasi data secara aplikasi; serta (4) pengumpulan data menggunakan DPT dan data KIA dari Capilduk.

Sementara itu Dirjen Aptika Semuel Abrijani P, menegaskan ada tiga pilar yang penting dalam transformasi digital yang harus diperhatikan. “Bagaimana kita mentranformasikan masyarakat, bisnis dan pemerintahan. Masyarakat itu sendiri harus dikembangkan dan diberdayakan agar bisa masuk dalam ruang digital. Begitu pula bisnis lama dan baru juga harus bertransformasi menuju digital ekonomi dan pemerintahan juga harus berubah menjadi digital government. Maka perlu Master Plan untuk mendesain bagaimana menyiapkan masyarakat, bisnis dan pemerintahan agar nyambung dan benar-benar menjadi derapan langkah menuju era digital," terangnya. (Nuty/Dinkominfo)