Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi terkait Rencana Agenda Kerja Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Bojonegoro Bulan Juli Tahun 2020, mengikuti Webinar bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Pendidikan di Jawa Timur dan Bojonegoro 2020, Selasa (21/07/2020). Webinar diikuti oleh Ibu Bupati Bojonegoro (DR. Hj. Anna Mu’awanah) dari ruang kerjanya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan serta beberapa kepala OPD mengikuti di collaboration room, Lantai 7 Gedung Pemkab Bojonegoro. Sedangkan 28 kecamatan mengikuti secara daring dari masing-masing wilayahnya.
Pejabat dari Dinas Pendidikan Pemprov Jatim menyampaikan bahwa terkait transisi menuju new normal pihaknya sampai saat ini belum berani mendeklarasikan untuk masuk new normal karena hampir seluruh Kabupaten/kota di Jawa Timur mayoritas masih berwarna merah dan oranye dalam status pandemi covid -19. Sehingga yang sedang dilakukan oleh Pemprov Jatim saat ini adalah upaya upaya untuk transisi menuju new normal.
“Bahwa di seluruh dunia menurut informasi Unesco ada 1,5 Milyar siswa tidak pergi ke sekolah dalam masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu perwakilan Unesco di Indonesia menyampaikan dengan tegas bahwa pemerintah, sistem pendidikan, guru, siswa, dan orang tua diseluruh dunia harus bersatu dalam solidaritas untuk menerapkan alternatif pendidikan pengganti ruang kelas. Para pemangku pendidikan harus menyiapkan alternatif pendidikan pengganti ruang kelas. Sedang kami siapkan sejak Maret 2020. Sitem pembelajaran berbasis daring/luring terus kita kembangkan dan kita diskusikan. Menurut data 44 juta lebih peserta didik belajar dari rumah, 2,7 juta Guru dari rumah. Jika managemen tidak bagus/tidak handal akan menyulitkan secara normal,” ungkapnya.
“Pendidikan di masa Pandemi Covid -19 yang dilakukan secara Daring (online) dan Luring (offline) membutuhkan penyesuaian baik untuk guru didik maupun orang tua, masih ada beberapa sekolah yang blank spot Jawa Timur (kepulauan dan pegunungan). Membangun paradigma baru masyarakat bahwa Esensi Pendidikan adalah Belajar bukan Sekolah, karena saat ini tempat belajar yang paling aman di rumah, bukan di sekolah, untuk daerah-daerah yang blank spot dari jaringan internet, pembelajaran dilakukan secara luring melalui penugasan terstruktur, “ lanjutnya.
Lebih lanjut disampaikan, hikmah yang diperoleh selama pandemi covid-19 menyadarkan masyarakat tentang esensi pendidikan itu adalah belajar bukan sekolah. Dimanapun bisa belajar, tidak harus di sekolah, di rumah juga bisa. Ini menyadarkan masyarakat bahwa rumah adalah tempat belajar paling baik saat ini keluarga. Mengantarkan lebih cepat dunia pendidikan untuk masuk era revolusi industry 4.0 yang intinya digitalisasi pendidikan. Kebijakan merdeka belajar menjadi lebih teraktualisasi dalam proses belajar mengajar selama pandemi covid-19. Guru dan siswa merdeka menentukan metode belajar, menentukan sumber belajar yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat daerahnya.
Keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa Pandemi Covid-19, telah menetapkan Protokol Kesehatan Umum Sekolah :
Sementara itu Ibu Bupati Bojonegoro mengungkapkan bahwa pendidikan era new normal bagi anak playgroup dan TK yang sebagian besar menggunakan sistem belajar secara daring masih kurang tepat karena lebih banyak kegiatan di luar kelas. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP juga masih menanyakan kapan bisa mulai kegiatan on class dengan berbagai alasan kondisi diantaranya butuh interaksi, lebih nyaman di sekolah dan dapat tatap muka langsung. Sedangkan dari pihak orang tua siswa justru merasa sistem daring biaya lebih tinggi.
“Jadi ada beberapa cluster di era adaptasi kebiasaan baru ini, semuanya belum bisa dilakukan di masing-masing lini jenjang pendidikan baik playgorup, TK, SD, SMP maupun SLTA. Pemkab Bojonegoro sesuai kewenangan akan menyiapkan untuk sampai tingkat SMP. Namun ini esensinya bukan faktor pendidikan tetapi bagaimana mencegah penyebaran covid-19. Jika akan melakukan metode onclass maka tentunya Pemkab harus menyiapkan langkah-langkah, sarana dan prasarana terhadap protokol covid. Jika ingin menggunakan daring seperti sekarang, dengan berbagai keluhan masyarakat, orang tua siswa terkait biaya tinggi penyiapan sarana dan prasarana internet maka perlu dirumuskan bersama-sama.” Tutur Beliau.
Ramlianto dari Disdik Prov Jatim menanggapi hal tersebut menyampaikan bahwa prinsip dari skenario adaptasi kebiasaan baru untuk pendidikan itu masih mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga belajar. “Prinsip utama kebijakan pusat dan pemprov masih seperti itu. Ibu Gubernur Jatim sendiri menyampaikan prinsip mengutamakan keselamatan dan kesehatan jiwa dan raga anak, keluarga, serta seluruh insan pendidikan. Pembelajaran jarak jauh tidak terhindarkan jika tersedia jaringan internet. Namum jika kawasan tertentu/anak-anak/oran tua tidak memiliki fasilitas tentu pembelajaran jarak jauh dilakukan secara offline. Kami menempuh dua-duanya. Secara offline kita sebut dengan istilah pembelajaran terstruktur. Metode offline ini bisa dengan cara guru memberikan tugas dengan mengantarkan ke siswa dan siswa mengirim hasil tugas ke guru dengan diantar orang tua,” jelasnya.
Lebih lanjut Ramlianto juga melaporkan bahwa khusus untuk PAUD dan TK, kebijakan dari pusat memang sangat ketat. Jadi untuk PAUD dan TK sama sekali belum disarankan untuk ujicoba masuk ke adaptasi kebiasaan baru. Karena kemampuan knowledge mereka belum memungkinan untuk diedukasi soal protokol kesehatan. “Sehingga sepenuhnya untuk TK dan PAUD menurut kebijakan Ditjen PAUD Dikdasmen masih diserahkan ke orang tua melalui panduan dari sekolah,” terangnya. (Nuty/Dinkominfo)
Sangat Puas
75 % |
Puas
6 % |
Cukup Puas
6 % |
Tidak Puas
13 % |