Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) paparkan kondisi existing Pengembangan Smart City di Kabupaten Bojonegoro dihadapan tim pengembang Smart City berskala nasional, PT. Trans Bandung Kencana, Senin (24/06/2020) bertempat di ruang Creative room lantai 6 gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kegiatan dibuka oleh Ibu Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro, dan dihadiri oleh semua Asisten Setda, dan perwakilan OPD yang tergabung dalam program Smart City Kab. Bojonegoro.

Ibu Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro, Dra. Nurul Azizah, MM dalam pembukanya menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro ingin selalu mengembangkan konsep smart city termasuk juga pelaksanaan SPBE yang mana melalui Dinas Kominfo sudah dilakukan beberapa tahapan  persiapan infrastruktur maupun jaringan yang saat ini dimiliki Pemkab Bojonegoro.

“Kehadiran PT. Trans Bandung Kencana untuk memberikan informasi terkait konsep smart city yang sudah dikembangkan di beberapa kabupaten maupun provinsi sehingga dari informasi bisa kita gali karena apapun konsep yang akan dilaksanakan manakala bisa terkoneksi dengan pengembangan pada OPD masing-masing tentunya kedepan bisa kita laksanakan. Ibu Bupati berharap bahwa yang mengetahui secara persis bagaimana kondisi existing ini adalah Pemkab Bojonegoro termasuk persiapan sarana dan prasarana  sedangkan kedepan. Manakala ingin kerja sama harus disesuaikan dengan kondisi kita apakah konsepnya sudah sesuai karena apapun disini sudah berjalan,” tutur Ibu Sekda.

Beberapa konsep pengembangan kedepan tentunya Dinas Kominfo nantinya yang akan mengkoordinasikan, karena apapun gawangnya Dinas Kominfo, sedangkan OPD  terkait akan melaksanakan. Jika berbicara tentang IT, Pemkab Bojonegoro dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) masih sangat kurang. Ini menjadi tantangan, bahwa SDM yang memahami IT masih menjadi hambatan saat kita ingin mengembangkan program smart city secara ideal. “Kekurangan SDM IT menjadi problem sehingga di permintaan kita ke BKN untuk pengadaan CPNS tahun 2021 yang dikedepankan beberapa tenaga IT,” ungkap Beliau.

Selanjutnya Asisten Administrasi Umum Setda, Yayan Rohman, AP, MM mengungkapkan kondisi existing pengembangan Smart City di Bojonegoro selalu terkait dengan kondisi geografis yang juga menjadi kendala. Sebagaimana Perbub Nomor 13 Tahun 2020 tentang Master Plan Smart City Kab. Bojonegoro 2019-2023 bahwa infrastruktur jaringan yang ada di OPD Kab. Bojonegoro terhubung melalui jaringan finer optic, sedangkan koneksi kecamatan menggunakan jaringan radio. Pemkab telah memiliki Data Center,  telah dibangun Commad Center tahun 2019, terdapat sekitar 92 aplikasi yang tersebar di beberapa OPD. Terkait kondisi SDM IT, saat ini di Dinas Kominfo hanya 7 orang dan di OPD tersebar 46 orang yang  berlatar belakang IT.

Pada kesempatan itu, Kadin Kominfo Kusnandaka Tjatur P, menyampaikan dimana yang akan dipaparkan Dinas Kominfo sebagai bagian referensi, sehingga manakala ada konsep-konsep yang dikembangkan untuk Bojonegoro, ini bisa menjadi bagian referensi bagaimana apa yang telah kita lakukan dan bagaimana pengembangannya kedepan. Bahwa Kab. Bojonegoro 2017 masuk program 100 Smart City dimana terpilih 25 kab/kota dan program itu baru tuntas 2019 lalu. Di sisi lain dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), nilai indeks SPBE sebesar 2,97 (High).

 “Dari beberapa yang kami lakukan mengacu konsep smart city Kementerian Kominfo dari 6 pilar kami mendapat award di pilar smart society. Sebagai referensi juga bahwa tentang beberapa konsep pengembangan, dari beberapa layanan sudah kami kembangkan. Semua perubahan ke arah yang lebih efektif dan efisien itu adalah smart city, Cuma tahapannya yang berbeda,” tutur Kusnandaka.

Lebih lanjut diungkapkan, terkait penerapan implementasi smart city berbeda antara perkotaan dengan di kabupaten. Apa yang tidak menjadi problem perkotaan, itu menjadi problem kita, misal dalam hal jaringan. Orang akan lebih memilih investasi di wilayah kota. Kemudian terkait tata kelola pemerintahan, untuk pembangunan IT bisa  dibiayai oleh APBD pemkot. Hal ini berbeda dengan di kabupaten. Untuk kebutuhan desa, tidak bisa dibiayai APBD. Kemudian kawasan di  kota mayoritas datar. Bojonegoro 40% wilayah hutan dimana sesuai satu pendataan APJI ada 66 desa yang masih blank spot yang sampai tahun 2019 kami ajukan ke BAKTI namun tidak menjadi prioritas. Di sisi lain untuk mendirikan jaringan di wilayah hutan ijinnya sulit. Sisi lainnya lagi terkait SDM, baru beberapa tahun kemarin ada pergurun tinggi yang memiliki program IT.

“Kami telah sudah memanfaatkan SMK, Karang Taruna kami latih IT, tapi masih terbatas. Kami sudah ada Masterplan kerja sama dengan ITS menyesuaikan RPJMD 2018-2023. Berbicara integrasi data itu sebenarnya hal mudah, justru yang paling sulit bagaimana mengelola data itu sendiri,  ini butuh SDM, harus ada update. Dan hal ini telah kami lakukan dengan mekanisme Sistem Informasi Desa,” imbuhnya.

Selain itu untuk pengembangan infrastruktur, Pemkab Bojonegoro memiliki 28 km jaringan FO asset kita sendiri yang menghubungkan 42 OPD dan 2 kecamatan, sedangkan 26 kecamatan lainnya dengan wireless yang antenanya di gedung Pemkab lantai 8. Pemkab memiliki sekitar 92 aplikasi, yang sudah dikembangkan dimana 46 pengembangan kita sendiri dan lainnya dari pusat dan sebagainya. Juga sudah ada Data Center (iso 27001), Command Center, Media Center, videotron, wifi hotspot, firewall, CCTV (kerjasama dengan Dishub dan Polres). Bersama Dinas PMD, untuk desa kami siapkan regulasi agar wajib menganggarkan IT di APBDes. Kemudian dari sisi anggaran baru tahun 2020 Dinas Kominfo memiliki anggaran mencapai 16 milyar. Gambaran tersebut dapat menjadi referensi tentang apa yang bisa dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro, utamanya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan 17 program prioritas Ibu Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.

Sementara itu tim teknis PT. Trans Bandung Kencana (Tedy) memaparkan bahwa tujuan mereka memberikan solusi persiapan konsep smart city yang siap menghadapi industri 4.0, era globalisasi dengan kondisi Kab. Bojonegoro sebagai penghasil migas. Pentingnya Smart City diantaranya karena permasalahan kota di Indonesia yang semakin kompleks : banjir, krisis energi, kemacetan, over populasi, kejahatan dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan pemahaman permasalahan dan solusi yang “cerdas” untuk masalah ini.

Tedy menjelaskan, Smart City adalah Pengembangan dan Pengelolaan kota  dengan  pemanfaatan  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan  pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu konsep Knowledge Delivery Operation Room (Observasi – Orientasi – Keputusan – Tindakan) berikut ini memiliki peran penting dalam pengembangan Smart City.

Lebih lanjut, mereka menegaskan pentingnya survey Pengukuran Kematangan Smart City

Target utama pengukuran adalah untuk mengetahui  :  

• Bagaimana kondisi saat ini (existing) Ekonomi dari sudut pandang peran indikator pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, industri dan sumber daya.
• Bagaimana kondisi saat ini (existing) Society dari sudut pandang peran indikator keamanan, kesehatan, layanan publik, transportasi dan interaksi sosial digital.  
• Bagiamana kondisi  saat  ini  (existing)  Environment  dari  sudut  peran  indikator  energi, lingkungan  dan  tata  ruang.
• Bagaimana peran ICT, Tata kelola dan People sebagai enabler dalam mendukung terciptanya ekonomi yang  baik, keamanan dan kenyamanan tempat tinggal.
  
  (Nuty/Dinkominfo)