Gebrakan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Bojonegoro dalam pembangunan melalui kegiatan Sambang Desa terus dilakukan. Sambang Desa telah menjadi inspirasi kalangan penggiat partisipasi publik di level internasional.

Ibu Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, diwakili secara daring oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diundang sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Program SPEAK dengan tema "Sambang Desa sebagai Ruang Partisipasi Publik dalam Pembangunan" yang diselenggarakan Rabu, 15 Desember 2021 bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center.

Seminar yang diinisiasi oleh Perkumpulan IDEA dan mendapat dukungan Uni Eropa dan Hivos melalui program SPEAK tersebut mengambil tema besar "Belajar dari Pengalaman Partisipasi Publik untuk Mengatasi Persoalan Kesehatan dan Pendidikan di Masa Pandemi".

Hasil yang diharapkan melalui seminar tersebut pertama, teridentifikasinya gagasan untuk meningkatkan partisipasi warga di saat dan setelah pandemi untuk akuntabilitas pelayanan publik sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua, adanya akses kepada champion dalam pemerintahan dan masyarakat sipil dalam kegiatan pengawasan pelayanan publik di masa pandemi covid-19.

Perwakilan Ombudsman RI Pwk. DI.Yogyakarta, Budhi Masthuri menyampaikan cara partisipasi, pengalaman partisipasi dan kolaborasi komunitas masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik sebelum dan semasa pandemi covid-19. Penyampaian aduan pelayanan publik seperti komplain kepada pelaksana maupun penyelenggara layanan, komplain dapat dilakukan terlebih dahulu secara internal, komplain dapat juga dilakukan melalui pengawas eksternal. Komunitas masyarakat terlibat dalam penyusunan standar pelayanan.

Budhi Masturi menjelaskan bahwa standar pelayanan sebagai ukuran untuk menilai kualitas pelayanan, proses penyusunannya harus melibatkan pengguna layanan. Isinya mencakup jangka waktu, tarif, dan persyaratan. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik dilakukan terhadap sarana prasarana maupun kinerja pelayanan publik. Hasil monev digunakan untuk perbaikan pelayanan.

Sementara itu Kadin Kominfo Bojonegoro, Nur Sujito dalam paparannya menyampaikan, Sambang Desa di Bojonegoro adalah sebagai ruang partisipasi publik dalam pembangunan. Yang mendasari Sambang Desa adalah sebagai pendorong perubahan perbaikan dalam pelayanan berikut keberkelanjutan (sustainability)-nya. Bojonegoro merupakan penghasil migas nasional, mensuplai hampir 30% migas nasional, sekitar 200 ribu barel/hari.

Sambang Desa tersebut dilatarbelakangi adanya masalah yang harus diatasi. Pertama, masyarakat belum terlayani secara cepat dan tepat. Kedua, tempat pelayanan yang terpisah-pisah. Ketiga, terkait penanganan keluhan dan masukan masyarakat yang belum satu pintu. Keempat, trust dari masyarakat yang belum optimal. Pelaksanaan Sambang Desa didasarkan pada regulasi pusat maupun daerah, baik peraturan daerah, dan peraturan bupati.

Selanjutnya Nur Sujito mengungkapkan dampak yang dirasakan dengan adanya Sambang Desa. Pertama, adanya ikon Bojonegoro saat ini yaitu pembangunan infrastruktur jalan dimana hal itu bermula dari keluhan masyarakat terkait jalan yang disampaikan melalui Sambang Desa.

Di Bojonegoro terdapat 813 km jalan kabupaten yang harus ditangani Pemkab. Awal tahun 2019 mayoritas status jalan kondisi tidak baik (hanya 1 kondisi baik). Sehingga muncul kebijakan jalan di Bojonegoro harus baik dengan teknik pengerasan, bisa paving, aspal, atau beton. Tahun 2019 dimulai kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dengan beton karena umurnya bisa 8 kali umur aspal, bisa minimal bertahan 7-8 tahun.

Keluhan berikutnya di bidang investasi, dimana mal pelayanan publik belum optimal. Sehingga ini dioptimalkan yang mana di awal 2021 diresmikan Menteri PAN dan RB. Melalui Sambang Desa, 17 program unggulan Pemkab Bojonegoro selalu diinformasikan dan meminta masukan dari masyarakat, serta dievaluasi capaiannya.

Sebanyak 17 program tersebut diantaranya Santunan Duka, Rantang Kasih Moe, Aladin (Atap Lantai Dinding) untuk RTLH, Bantuan Bumdes masing-masing 100 juta dari APBD, tunjangan RT/RW (1,2 juta/tahun), serta beasiswa 1 desa 2 sarjana, beasiswa scientist dan beasiswa tugas akhir sebagai upaya meningkatkan IPM. Salah satu hasil adalah naiknya nilai IKM.

OPD lingkup Pemkab Bojonegoro juga aktif dalam mendiseminasikan informasi melalui media sosial maupun media talkshow radio Malowopati FM, meluruskan berbagai disinformasi terutama terkait covid-19. Termasuk juga aktif menerapkan aplikasi LAPOR! sampai saat ini. Sambang Desa menjadi solusi interaktif antara Bupati dengan masyarakat untuk bisa menyampaikan unek-unek.

"Jika waktu kurang maka kita berikan form untuk melaporkan berbagai keluhan/aspirasi, yang kemudian kita tindak lanjuti kepada OPD terkait dan hasilnya kita sampaikan kepada pelapor. Hasilnya, identifikasi masalah menjadi tepat. Kita tahu mana jalan yang rusak, mana rumah warga yang tidak layak huni, dan program apa yang belum optimal sampai kepada masyarakat. Ini kemudian menjadi kebijakan, rencana aksi Pemkab," imbuhnya.

Pemkab Bojonegoro di tingkat sektoral juga ada Musrenbang Perempuan yang dilaksanakan Maret 2021 dengan tujuan meningkatkan partisipasi publik khususnya perempuan. Musrenbang Perempuan merupakan pengembangan Pengarus Utamaan Gender. Pemkab Bojonegoro juga menjalin komunikasi dengan diaspora, diantaranya kita undang praktisi, akademisi, mahasiswa, pejabat asli Bojonegoro yang telah sukses diluar untuk rembug pengembangan Bojonegoro kedepan. Selama masa pandemi covid-19 Pemkab menerapkan aplikasi Sifajargoro untuk guru dan siswa tetap aktif pembelajaran secara daring.

Sementara itu khusus bidang kesehatan, partisipasi masyarakat dilakukan melalui donor plasma konvalesen yang mana juga disediakan aplikasi untuk memantau stok plasma konvalesen (https://plasma.bojonegorokab.go.id/). Bojonegoro juga telah mencanangkan Satu Data Bojonegoro berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro yang dapat diakses melalui aplikasi Satu Data Bojonegoro (https://data.bojonegorokab.go.id).

Nur Sujito menambahkan, salah satu desa di Bojonegoro, Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang masuk 10 desa terbaik tingkat nasional dalam Keterbukaan Informasi Publik. Pemkab Bojonegoro pada 1 Desember 2021 lalu juga meraih penghargaan tertinggi (A) pada kategori Badan Publik Informatif tingkat kab/kota se-Jawa Timur. Hari ini Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru mendapat penghargaan dalam Komisi Informasi Award sebagai Desa Terbaik di Jatim dalam kategori Penyedia Informasi Setiap Saat, Penyedia informasi berkala, dan juga badan publik menuju informatif.

"Demikianlah yang telah dilaksanakan di Bojonegoro dimana muaranya adalah kita menampung informasi dari masyarakat untuk kita jabarkan sebagai renaksi-renaksi. Renaksi tersebut muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(Nuty/NN)