Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro aktif dalam penyelesaian sengketa. Selama Januari-Juli 2026, Dinkominfo telah mengikuti 22 sidang sengketa informasi publik.

Dari 22 sidang sengketa tersebut, ada 5 sengketa yang dinyatakan selesai (4 selesai, 1 dicabut). Perlu diketahui, satu sengketa informasi publik bisa dilakukan sidang berkali-kali. Mulai 3 hingga 5 kali sidang tergantung kebutuhan pelayanan informasi publik.

Selain penyelesaian sengketa informasi publik, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga telah menyelesaikan 25 permohonan informasi dan 9 keberatan informasi. 

Tiga layanan informasi tersebut menjadi bagian dari Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat di 2025 lalu, skor KIP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di angka 98,70 dengan predikat tertinggi Informatif (Zona Informatif) dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Momen lalu menjadi kebanggaan karena Kabupaten Bojonegoro dipercaya menjadi tuan rumah KIP Award. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Arif Afandy menjelaskan, pelayanan informasi publik melalui PPID Kabupaten Bojonegoro ini untuk memudahkan masyarakat meminta data atau dokumen instansi secara transparan dan akuntabel. Selain itu sebagai bentuk transparansi Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga kinerja badan publik yang terbuka dan jujur.

"Karena setiap orang memiliki hak dalam mengakses informasi publik yang sah," ujarnya Senin ( 10/8/2026). 

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , ada tiga (3) jenis informasi yang dikelola. Pertama, Informasi Berkala, yaitu data yang wajib diumumkan secara rutin. Kedua, Informasi Serta-merta, yaitu informasi penting terkait hajat hidup orang banyak atau darurat. Ketiga, Informasi Setiap Saat yaitu dokumen yang bisa diakses kapanpun saat ada pemohon. [cs/nn/ans]