Desa-desa di Kabupaten Bojonegoro secara massif terus melakukan pembangunan infrastruktur melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2025. Salah satunya adalah desa di Kecamatan Balen, Desa Mulyoagung, yang sudah mulai proses pembangunan jalan poros desa sejak akhir Oktober lalu.

Kepala Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen, Abdi Nugroho menjelaskan setelah diputuskan desanya menerima dana BKKD, pihak pemerintah desa melakukan perencanaan. Setelah dilakukan survei, langkah-langkah dilakukan sesuai regulasi, diantaranya adanya SK Bupati dan pemerintah desa mengajukan proposal pencairan.

“Pencairan tahap pertama 50 persen dari total anggaran. Untuk 50 persen tahap kedua bisa diajukan dan dicairkan setelah progres pembangunan mencapai minimal 90 persen,” kata Abdi.

Abdi juga menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan, untuk nominal di atas Rp200 juta harus dilakukan lelang, sedangkan di bawahnya bisa dilakukan dengan swakelola. Untuk pengadaan cor dan besi, pihaknya melakukan lelang, sedangkan untuk tenaga kerja dan pengawas dilakukan secara swakelola.

“Alhamdulillah progam ini telah menyerap banyak tenaga kerja dari warga. Total saat ini ada 22 warga yang ikut bekerja,” katanya. 

Jalan desa yang kini sedang dibangun memang sudah ditunggu oleh warga. Nantinya, akses jalan yang bagus akan berdampak langsung untuk masyarakat. “Dengan jalan yang mulus dapat memperlancar perputaran ekonomi warga, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aktifitas sehari-hari,” imbuhnya.

Terkait pengawasan program, pihak desa merekrut pengawas. Meski demikian, menurutnya pengawasan yang paling utama adalah dari masyarakat langsung. Jika ada pekerjaan yang tidak sesuai pasti langsung lapor kepada kepala desa. Pengawas juga dari Pemkab Bojonegoro, melalui tim mitigasi dari pihak kecamatan yang melakukan monitoring dan terus update progres pengerjaan pembangunan.

Di Desa Mulyoagung jalan sepanjang 1,9 kilometer dengan lebar 4 dan 5 meter dibangun dengan rigid beton. Terbagi di 4 RT dengan 3 segmen, yakni di RT 2 RW 1, RT 8 RW 3, RT 10 RW 3, RT 11 RW 4. Progres dari 50 persen anggaran tahap 1 sudah mencapai lebih dari 70 persen. Sesuai target, Desember tuntas 50 persen anggara tahap 1, dan pengajuan tahap 2.

Untuk pembangunan BKKD ini di desa, apabila tidak selesai di akhir tahun 2025, maka sisa anggaran yang sudah ditarik dilakukan tutup buku dan dilanjutkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) bisa dilanjutkan di tahun 2026, maksimal akhir bulan Maret. 

“Secara aturan, apabila pembangunan tidak selesai di akhir Maret 2026, maka dana harus dikembalikan ke rekeing kas daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR) Bojonegoro, Chusaifi Ivan Rachmanto mengatakan, penerima BKKD untuk membangun infrastruktur kebinamargaan seperti jalan, jembatan dan sarana prasarana total 374 desa di Kabupaten Bojonegoro.

“Untuk tahap 1 sudah dilakukan pencairan. Dan tahap pencairan tahap 2 terakhir bulan Desember 2025. Harapannya dengan pembangunan serentak di desa-desa melalui BKKD ini dapat meningkatkan konektivitas masyarakat desa ke pusat-pusat perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat pemerintahan kecamatan, dan kabupaten,” terangnya.[*/ans]