Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan Evaluasi Capaian Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, Selasa (17/11/2020) bertempat di creative room lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro.

Rapat evaluasi tersebut dipimpin oleh Ibu Sekretaris Daerah  Dra. Nurul Azizah, MM dan diikuti oleh Asisten I/II/II Setda, Staf Ahli, Inspektorat, Kepala BAPPEDA, BPKAD, BAPENDA, BKPP, Sekretariat DPRD, Dinas PMD, Dinas PMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas PKP Cipta Karya, Bagian Hukum dan Peraturan Per-UU, Bagian Ortala, Bagian Perlengkapan, Bagian Pembangunan, Tim Unit Pencegahan Gratifikasi, serta Pengelola LHKPN Kab. Bojonegoro. Masing-masing hadir bersama pejabat yang menangani pelaksanaan program korsupgah di lingkupnya. Hadir sebagai evaluator dalam kegiatan tersebut, Arief Nurcahyo dan Anis Wijayanti.

Ibu Sekda Nurul Azizah dalam pembukaan dan arahannya menyampaikan bahwa evaulasi KPK ini intinya demi kebaikan bersama dalam memanage pemerintahan. “Ada tindakan preventif,  inilah yang diharapkan oleh KPK sehingga di dalam pelaksanaan pemerintahan ada rambu-rambu yang harus selalu dipatuhi. Dari evaluasi 8 area perubahan, saya harapkan dari seluruh OPD bisa memaparkan. Nanti mulai dari Bappeda untuk memaparkan review RKPD tahun 2021 termasuk dalam proses musrenbang, akomodir pokir. Kami sampaikan pula untuk kekuatan APBD tahun 2021 sebesar 5,4 trilyun rupiah dengan perkiraan silpa 2020  sekitar 2 trilyun rupiah (dengan kekuatan APBD 5,6 trilyun). Dari Silpa tersebut tentunya ada program berkelanjutan dengan fokus infrastruktur, bantuan sosial yang semuanya masuk dalam 17 program prioritas Ibu Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro,” tutur Beliau.

Arief Nurcahyo menyampaikan 8 Area intervensi program korsupgah (koordinasi, supervisi dan pencegahan) korupsi yang dievaluasi oleh KPK sejak tahun 2017 di Pemkab Bojonegoro meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah. Sebelumnya pelaporan capaian program ini melalui Sistem Informasi Korsupgah telah diverifikasi oleh Anis Wijayanti dan terdapat beberapa hal yang harus segera disiapkan data dukung dan target penyelesaiannya.

Kepala BAPPEDA, M. Anwar Mukhtadlo dalam laporan evaluasinya menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2021 pada awalnya telah menggunakan simda perencanaan yang dapat diintegrasikan dengan simda keuangan. Namun dengan adanya surat edaran Mendagri tentang percepatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka bulan Oktober harus menuntaskan input perencanaan tahun 2021 menggunakan SIPD. Dalam hal ini masih terdapat kendala-kendala pada kesiapan aplikasi Kemendagri tersebut, termasuk adanya perubahan kode rekening belanja tahun 2021.

 Selanjutnya Kabag Layanan PBJ Setda, Siswoyo melaporkan bahwa kekurangan yang ada dalam pelaksanaan PBJ (pengadaan barang dan jasa) adalah terkait kekurangan personil fungsional PBJ dan hal ini sudah ada tindak lanjut dari BKPP. Hal berikutnya adalah pengeceken kualifikasi vendor yang tidak bisa dicek sewaktu-waktu melalui aplikasi SIKAP LPSE karena setelah proses klarifikasi selesai, aplikasi tersebut tertutup. “Terkait hal ini kami telah berproses untuk mereview kualifikasi penyedia dari penawaran dan kami mulai membuat database penyedia dalam bentuk excel,”terangnya.

Sementara itu Inspektur Kab. Bojonegoro, Teguh Prihandono melaporkan terkait pelaksanaan Siskeudes yang akan dimonitor oleh Inspektorat melalui Siswaskeudes. Saat ini Siskeudes tahun 2020 untuk 25 Desa di kecamatan Baureno telah terhubung secara online dengan dukungan Dinas Kominfo. Hal tersebut senada dengan yang dilaporkan oleh Kadin PMD Machmudin yang mana pihaknya juga akan menyambungkan Siskuedes semua desa di Kecamatan Kedewan. Inspektur juga menyampaikan bahwa Desember 2020, Siskeudes 419 desa akan dionlinekan untuk pelaksanaan APBDes 2021.