Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyelenggarakan Seminar Pengembangan Demokratisasi & Partisipasi Politik Bagi Supra & Infra Struktur Politik Kabupaten Bojonegoro, Kamis (11/02/2021) bertempat di ruang Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan juga dipublikasikan melalui streaming youtube channel Pemkab.

Seminar dengan tema “Melalui Harmonisasi kita tingkatkan peran Supra dan Infra Struktur Politik dalam Pembangunan Menuju Bojonegoro Produktif dan Energik” tersebut dihadiri narasumber DR. H. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Seminar dibuka langsung oleh Ibu Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah dan diikuti oleh Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Wakil Rektor Universitas Sunan Giri Bojonegoro, Kepala OPD terkait, perwakilan Partai Politik, dan kalangan media pers.

Ibu Bupati Anna Mu’awanah dalam pembukanya menyampaikan bahwa berbicara sinergitas supra dan infra, kalau era politik sekarang adalah sinergitas pembangunan. Sekarang ini demokrasi bagian dari proses. Begitu sudah selesai segera konsolidasi dan itu untuk pembangunan. "Tentunya untuk di Bojonegoro, kami ini cepat membangun karena kami membangun sinergitas. Saya ingat disaat kami diberikan pembinaan oleh KPK disampaikan bahwa membangun sinergitas, kondusifitas politik di dalam itu sangat penting,” tutur Beliau.

Selanjutnya Ibu Bupati Anna menandaskan bahwa dengan narasumber dari pimpinan MPR RI maka diharapkan energi positif dari materi yang disampaikan menjadi bagian dari membuka wacana, cakrawala pandang kita terhadap pembangunan di Bojonegoro adalah membangun sinergitas. Selain sinergitas yaitu kondusifitas dan trantib. Maka Pemkab juga membangun sinergitas dengan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri. “Beberapa pelaksanaan program Pemkab, kami minta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro, sehingga salah satunya, tahun 2020 Pemkab telah menyelesaikan hampir 641 km jalan yang bagus dan layak pakai,” ungkap Ibu Bupati Anna.

Sementara itu narasumber DR. H. Jazilul Fawaid dalam pembukanya menyampaikan sebagai wakil ketua MPR RI, Beliau mendapatkan mandat untuk mensosialisasikan 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRi, dan Bhinneka Tunggal Ika). Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini diatur politiknya oleh UUD 1945.Setelah amandemen, politik berubah maka ada untuk supra dan infrastruktur yang ada, disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang.

"Jadi MPR yang isinya adalah DPR dan DPD bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara tetapi sama dengan DPR, menjadi lembaga tinggi negara. Yang memiliki kewenangan tertinggi yaitu mengubah UUD. Itulah yang disebut demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Rakyat memiliki hak yang sama," terangnya.

Lebih lanjut Beliau menjelaskan, bahwa demokrasi yang tidak kosekuen akan melahirkan money politics. Hal itu akan memberikan beban kepada rakyat. Melalui seminar ini dimana ada supra dan infrastruktur politik, karena salah satu fungsi partai politik adalah pendidikan politik, Beliau mengajak agar masyarakat utamanya yang ada di Bojonegoro memiliki pencerahan terhadap politik. Orang yang dianggap cerah adalah jika dia mengerti politik dan politik tidak bisa dibeli dengan uang. Selama suatu daerah memiliki tradisi sodaqoh politik (money politics) itu mengindikasikan bahwa disitu yang terjadi adalah demokrasi yang transaksional.

Beliau mengajak supra dan infrastruktur di Bojonegoro untuk menerapkan falsafah ‘memayu hayuning bawono’, supaya Bojonegoro lebih cantik lagi, lebih bagus lagi, lebih potensial lagi. Daerah yang kurang maju salah satunya dikarenakan tidak memiliki motivasi untuk memayu hayuning bawono. “Apa yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah untuk kebaikan, tambah cantinya sebuah wilayah,” tandas Beliau. (Nuty-Dinkominfo)