Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Bappeda menggelar Rapat Koordinasi PUG (Pengarusutamaan Gender) Tim Driver dan Tim Pendukung dalam rangka persiapan verifikasi lapangan penilaian “Anugerah Parahita Ekapraya (APE)”, Senin 08/3/2021 di Ruang Partnership, Gedung Pemkab Bojonegoro Lantai 4 yang dihadiri 19 OPD terkait, Gender Champion, LSM/PUSPA, Perguruan Tinggi, Perusahaan/DU (EMCL), Media Massa, PPT P2TP2A (P3A), Camat Sumberrejo, dan Kades Pejambon.

Sekretaris Bappeda Biyanto, SE, M.AP, membuka acara persiapan verifikasi lapangan penilaian APE, menyampaikan bahwa PUG merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan, kondisi dan permasalahan perempuan, maupun laki-laki dan anak-anak. Termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dan kelompok rentan sosial lainnya ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

“Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen, prakarsa, inovasi dan peran pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam PUG, maka digelarlah penganugerahan APE, yang mana dalam penilaian mandiri APE Tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro merupakan kandidat penerima APE Tingkat Utama Tahun 2020, meningkat 1 (satu) tingkat dari level Madya di Tahun 2019,” ungkapnya.

Dalam rangka verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri kandidat penerima APE Tahun 2020, maka akan dilaksanakan verifikasi lapangan evaluasi pelaksanaan APE Kabupaten Bojonegoro oleh Tim Penilai dari Pemerintah Pusat didampingi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang melibatkan unsur Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dengan data dukung. “Kegiatan ini memang termasuk meningkatkan citra Bojonegoro yang benar-benar termasuk daerah Kabupaten yang Pengarusutamaan Gender memiliki nilai tinggi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Kabid dari Dinas P3A dan KB selaku leading sector Pengarusutamaan Gender, menandaskan bahwa melalui rakor ini yang paling penting adalah menyamakan persepsi terkait PUG, identifikasi, inventarisir program-program yang mendukung terlaksananya PUG. “Kalau tidak ada perubahan, jadwal evaluasi PUG di Kab/Kota adalah tanggal 9-16 Maret 2021. Di tahun 2021 ini evaluasi akan dilaksanakan untuk kegiatan 2019-2020, otomatis perlu ada komitmen bersama. Harapannya hasil evaluasi ini minimal kita dapat mempertahankan predikat madya, dan juga terpacu mencapai kategori pratama,” harapnya.

Sesuai scoring ada 2 indikator yaitu secara kelembagaan dimana ada 7 prasyarat utama terkait regulasi. Adanya perbub, perda mendukung reponsif gender, adanya kebijakan level daerah yang termuat di RPJMD, Renstra, Renja. Juga dari OPD harus menetapkan Keputusan Kepala OPD tentang penyusunan Focal Point Gender. Kami juga berharap di lingkup akademisi, perusaahan, perguruan tinggi memiliki komitmen yang dituangkan dalam SK Focal Point Gender.

Syarat selanjutnya ada sumber daya anggaran, program kegiatan yang mendukung, ada metode, TOR, data informasi OPD yang terpilah secara gender laki dan perempuannya. Dari sasaran programnya harus menyasar ke laki-laki dan perempuan. Data dukung harus sudah terpilah secara gender.

“Terakhir adalah partisipasi masyarakat sebagai data dukung. Disini kita melibatkan Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo karena hasil evaluasi, Pejambon sudah siap dari sisi penyajian Data dan IT, dimana PPIDnya dibawah pembinaan Dinas Kominfo. Sehingga saat sampling kita sudah siap. Jadi ada 7 prasyarat mulai dari komitmen sampai dengan partisipasi yang diharapakan dapat dicukupi oleh semua elemen yang ada disini,” jelasnya.

Selain 7 prasyarat, ada 1 syarat lagi yaitu inovasi. Ini scorenya besar tetapi tidak wajib dilakukan. Sebagai contoh, Minggu (07/03/2021) Bappeda melaksanakan Musrenbang Perempuan dimana belum semua kab/kota melakukan hal ini. Permasalahan yang diangkat kemarin tidak jauh dari masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan kepada kaum minoritas/rentan, KDRT. Banyak yang diangkat menjadi usulan, dan hal itu juga akan digali tim penilai, seberapa besar kepedulian kita terhadap isu-isu di masyarakat. Seperti banyaknya PHK akibat pandemi covid-19, seberapa banyak program-program yang responsif terhadap hal itu. Sebagai contoh, dari Kominfo sudah siap dan bisa menunjukkan dalam renstra yang disertai dengan data dukung.

Sesuai juknis terbaru, evaluasi akan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring), Antara Provinsi dan Kabupaten akan tatap muka sedangkan dengan kementerian secara daring. Salah satu indikator tidak hanya kelengkapan data tapi juga bagaimana komitmen dan partisipasi aktifnya. (Nuty/Kominfo)