Sebagai langkah mempercepat pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kab. Bojonegoro mengikuti Pengawalan dan Pra-Evaluasi Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan tim Inspektur Pembantu Pengawas (Irbanwas) RB dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Kab. Bojonegoro. Acara berlangsung di Gedung Pemkab Lantai 3, Senin (8/11/2021). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran eselon III Dinas Kominfo.

Sekretaris Dinas Kominfo Nuriski Imandari menyampaikan, dalam pembangunan ZI untuk semua PNS/Non PNS Dinas Kominfo telah berkomitmen dalam mewujudkan integritas untuk bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan hal tersebut Bojonegoro masuk 10 besar Badan Publik terbaik implementasi PPID di Provinsi Jatim yang mana harus dipertahankan sebagai bentuk pelayanan informasi daerah kepada masyarakat, hal ini sesuai hakekat pembangunan ZI.

Irbanwas RB dan Pencegahan Tipikor, Rahmat Junaidi memberikan arahan bahwa Dinas Kominfo dapat mulai mengupload materi pembangunan di aplikasi SI-EZI (https://zi.bojonegorokab.go.id) sesuai renaksi yang telah disusun. Hasil pra-evaluasi terhadap renaksi Dinas Kominfo telah menunjukkan adanya komitmen.

Rahmat juga menekankan agar renaksi yang telah disusun benar-benar sesuai dengan 6 area perubahan ZI yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dinas Kominfo bisa belajar dari 5 OPD yang telah menjalani evaluasi terlebih dahulu untuk mempermudah. Seperti Dinas Perhubungan, RSUD Sosodoro, BKPP, Dinas Dukcapil maupun Dinas PMPTSP.

"Data dukung yang diupload Dinas Kominfo ke SI-EZI akan kita pra-evaluasi, jika kurang akan kita kembalikan, agar segera dilengkapi. Karena SI-EZI yang telah dibangun dengan support Dinas Kominfo ini satu-satunya yang telah terintegrasi dengan aplikasi Evaluasi ZI Kemen PAN RB,” tuturnya.

Tahun 2022 Kemen PAN RB akan melakukan evaluasi melalui wawancara pendalaman kepada 15 (lima belas) Kepala OPD yang diusulkan, yang mana mereka harus bisa menjelaskan sendiri apa yang terjadi sebelum dan sesudah pembangunan ZI. “Ini point yang paling penting tahun depan saat evaluasi Kemen PAN RB. Harus bisa menggambarkan perubahan yang terjadi,” imbuhnya.

Rahmat menegaskan, penilaian ZI-WBK WBBM (wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani) bukanlah lomba, melainkan membangun sistem yang menunjang untuk anti korupsi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bojonegoro. Dalam rangkaian evaluasi, Inspektorat akan melaksanakan survei untuk mengetahui dan menilai tingkat kepuasan berbagai layanan yang disediakan Dinkominfo kepada masyarakat sesuai yang tertuang dalam renaksi.

Tim Irbanwas RB dan Pencegahan Tipikor Inspektorat juga mengapresiasi proses pembangunan ZI yang bertahap telah dilaporkan/diupload melalui website Dinas Kominfo (Menu Zona Integritas). 

(Nuty/NN)