Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Bojonegoro menggelar Analisis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Partnership Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (8/5/2026) ini bertujuan untuk menyusun strategi penguatan nilai SAKIP di 2026.

Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Arba’i Hadi Susanto sebagai narasumber memberikan apresiasi atas capaian Dinas Kominfo selama ini. Ia menyebutkan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu yang terbaik di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, meski tetap diperlukan peningkatan kualitas pada beberapa dokumen administratif.

"SAKIP di tingkat OPD dimulai dari perencanaan jangka menengah atau Renstra. Penting untuk melakukan identifikasi masalah secara tepat, sehingga intervensi kinerja yang dilakukan benar-benar mampu mengeliminasi permasalahan yang ada," ujar Arba’i.

Lebih lanjut, ia memaparkan empat pilar utama dokumen SAKIP yang harus diperkuat oleh instansi pemerintah :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja: Meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

2. Dokumen Pengukuran Kinerja: Dokumen yang memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara periodik.

3. Dokumen Pelaporan Kinerja: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara tahunan.

4. Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Hasil reviu dan evaluasi atas seluruh proses perencanaan hingga pelaporan.

Selain agenda evaluasi kinerja, kegiatan ini juga dirangkai dengan prosesi purna tugas (Bpk. Sun'an) dan pisah tugas (Bpk. Heri Widodo) jabatan baru Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Setiyo Budi Wibowo menekankan pentingnya adaptasi terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi publik serta tantangan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). [cs/nn]